Menuju “MERDEKA” Yang Sesunguhnya

Merdeka Oleh Hanifah Zulfa
MERDEKA
Di Indonesia, menjelang bulan Agustus, hampir di setiap kantor, tempat umum, pusat perbelanjaan, jalan, bahkan gang-gang di kampung akan semarak dengan pernak pernik bewarna merah dan putih. Bendera merah putih dapat ditemui dimana-mana. Geliat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan semakin terasa ketika menjelang pertengahan bulan. Masyarakat menyelenggarakan berbagai lomba, mulai dari balap karung sampai panjat pinang. Berbagai instansi terlihat sibuk mempersiapkan apel tahunan. Para siswa yang tergabung dalam tim marching band pun bersiap untuk bertugas memeriahkan upacara bendera. Senada dengan tayangan televisi, yang akan kerap menayangkan acara bertema kemerdekaan dan kepahlawanan. 
***
Kemerdekaan adalah hak dasar manusia. Hak setiap bangsa. Siapapun dan bangsa manapun tidak akan sudi untuk hidup di bawah tekanan atau dominasi pihak lain. Karena itulah, sejarah peradaban manusia tak pernah sepi dari episode perjuangan bebagai bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Sekarang orang-orang menyebut era hari ini adalah era kemerdekaan. Karena, katanya, semua bangsa telah merdeka. 
Merdeka tahun 1945, kini negeri kita genap 70 tahun usianya. Sebuah usia yang tidak muda untuk ukuran sebuah negara. 
Jika melihat negeri kita hari ini, benarkah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini telah benar-benar merdeka? Apa sebenarnya makna merdeka itu? Atau bila kita balik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penjajahan itu? Benarkah penjajahan saat ini telah berakhir? Dan sedekat apa hubungan kemerdekaan dengan momen refleksi bangsa?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merdeka diartikan sebagai bebas dari perhambaan atau penjajahan, berdiri sendiri dan tidak terikat atau tidak bergantung kapada pihak tertentu. Bila demikian, apakah bangsa Indonesia bear-benar telah merdeka?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dari unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni apakah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan kita benar-benar telah bisa berdiri sendiri, tidak terikat dan bergantung pada pihak lain?
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, misalnya fakta adanya tekanan dan intervensi asing yang sangat besar. Peraturan perundangan bukanlah hal yang remeh, karena akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan bangsa kita.
Berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN), selama 12 tahun reformasi , ada 76 produk undang-undang di sektor strategis seperti pendidikan, perbankan, energi, dan kesehatan dan politik, yang merupakan pesanan asing. Semua draft UU tersebut disusun oleh pihak asing, yakni Bank Dunia, IMF, USAID. Hampir semua produk undang-undang yang di back-up oleh pihak asing tersebut sangat kental dengan nuansa liberalisasi.
Termasuk adanya pasar bebas, yang mengilangkan proteksi, free competitions dan membuat standardisasi yang membebani rakyat kecil (karena tidak diimbagi dengan tanggungjawab-perlindungan cukup dari pemerintah kepada rakyat, sebagai modal dasar sebelum masuk dalam persaingan) adalah syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia, IMF dan USAID dalam proses legislasi. Semua persyaratan tersebut adalah manifestasi dari resep-resep ekonomi yang termaktub dalam Washington Consensuss atau yang popular dengan istilah neoliberalisme. 
Intinya adalah penguasaan ekonomi nasional oleh negara besar melalui Multi-national Corporation.
Intervensi asing-asing melalui produk undnag-undang merupakan ‘modus’ penjajahan gaya baru. (neoimperialisme). Bila di zaman imperialisme lama penguasaan suatu negara dilakukan melalui agresi dan invasi militer, maka tidak demikian halnya dalam imperialisme modern. Dimana sang imperialis (penjajah) cukup mengintervensi kebijakan suatu negeri untuk menggapai tujuannya untuk menguasai politik dan ekonomi negeri itu. Tentu saja, harus ada ‘keramahan’ dari negara target jajahan dalam menyambut ‘uluran tangan’ sang imperialis. 
Alih-alih menjaga potensi dan kekayaan alam negara dari penjajahan, para penguasa negeri malah dengan senang hati berperan sebagai komprador (perantara) yang menjadi kepanjangan tangan imperialis di negerinya. 
Sehingga fakta-fakta di atas semakin menegaskan bahwa negeri ini tengah berada di bawah dominasi imperialis dalam berbagai sektor. Bila demikian, sekali lagi pertanyaan besar untuk kita, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita sudah benar-benar merdeka?
***
Sudah saatnya kita: pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi, dan semua masyarakat memahami esensi kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga lebih dari sekedar memeriahkan dengan lomba-lomba ke-17 an itu. Jika masyarakat luas tidak memaknainya dengan benar, maka momen hari kemerdekaan hanya berulang setiap tahunnya dengan perayaan semu tanpa diimbangi dengan keadaan ‘menjadi merdeka’ yang sesungguhnya. 
Dengan tetap mengapresiasi berbagai prestasi dan kemajuan yang yang telah kita capai, momen kemerdekaan sejatinya menjadi momen refleksi diri, bangsa kita. Mengoreksi kesalahan, memahami akar masalah, dan menciptakan solusi. Disini, andil akademisi (kaum intelektual) sangatlah besar, yakni membawa arah masa depan negeri ini agar lebih gemilang dan benar-benar MERDEKA!. [Hz] (Dari berbagai sumber)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *